JAKARTA – Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyampaikan sejumlah catatan krusial mengenai arah berbangsa dan bernegara. Dalam orasi ilmiah pada acara pengukuhan Profesor Emeritus bidang Hukum Tata Negara untuk Prof. Dr. Arief Hidayat di Universitas Borobudur, Sabtu (2/5/2026), Megawati menegaskan bahwa Indonesia adalah republik yang kedaulatannya berada di tangan rakyat, bukan milik individu atau kelompok tertentu.

​Dalam pidatonya, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan itu menyoroti urgensi menjaga sistem pemilihan umum (pemilu) tetap berlangsung secara langsung. Menurut dia, sistem pemilu langsung merupakan salah satu amanat reformasi yang memberikan legitimasi kuat bagi pemimpin nasional.

​Megawati menepis argumentasi yang menyebutkan bahwa sistem pemilu langsung harus diubah karena memakan biaya tinggi. Ia menilai alasan tersebut tidak relevan dan mempertanyakan urgensi perubahan sistem tersebut.

Baca Juga:Ikhtiar Memacu Nadi Ekonomi dari Kandang Sapi di Rancah

​”Hanya karena katanya sekarang biayanya banyak (mahal). Loh, kenapa tahun 1955 bisa? Keadaannya tenang-tenang saja, rakyatnya tenang saja. Kalau sekarang dibilang biayanya besar, itu aneh bagi saya,” ujar Megawati.

​Ia menekankan, presiden yang terpilih langsung oleh rakyat memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk tidak membuka ruang kompromi terhadap pelanggaran hukum yang dapat mencederai kedaulatan ekonomi maupun politik bangsa.

​Kritik terhadap Penyeragaman

​Selain menyoroti pemilu, Megawati juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap gejala penyeragaman di lembaga-lembaga negara, baik di lingkup legislatif maupun yudikatif. Ia mengingatkan akan bahaya munculnya budaya “asal bapak senang” atau mentalitas “siap komandan” yang menurutnya berpotensi merambah ke ranah sipil dan hukum.

Baca Juga:Megawati: Guncangan di Venezuela dan Iran Bukti Dunia Butuh Kompas Geopolitik Sukarno

​Ia berpesan agar lembaga negara tetap menjaga independensinya. Megawati mengingatkan bahwa jika lembaga negara hanya tunduk pada satu komando dan kehilangan kemandiriannya, keadilan di Indonesia akan terancam.

​”Apa saya dipikir tidak tahu? Tahulah saya kalau orang selalu mengelaknya begitu (bilang suruhan komandan). Makanya kalau sama pengawal saya, ‘Awas loh ya kalau kamu bilang ni suruhan Komandan’. No! Siap. Karena kamu itu tahu apa tidak tahu,” tutur Megawati.

​Apresiasi Integritas Akademik

​Dalam kesempatan yang sama, Megawati memberikan apresiasi kepada Prof. Arief Hidayat atas integritasnya saat menjabat sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia secara khusus menyoroti sikap Arief yang pernah menyampaikan dissenting opinion atau pendapat berbeda dalam pengambilan keputusan di MK.

​Bagi Megawati, tindakan tersebut merupakan wujud nyata integritas intelektual yang penting bagi keberlangsungan hukum di Tanah Air. Ia pun mendorong kalangan akademisi dan mahasiswa agar terus berani mengawal keadilan.

​”Jangan biarkan hukum kehilangan keberpihakannya. Saya ingin sampaikan kepada akademisi dan mahasiswa, getarkan suara hati nurani saudara untuk mengawal kebenaran dan keadilan,” pungkasnya.