JAKARTA – Eskalasi konflik di perbatasan Lebanon Selatan yang kian mematikan memicu desakan keras dari Parlemen agar pemerintah segera meninjau ulang partisipasi Indonesia dalam misi perdamaian PBB (UNIFIL). Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan bahwa keselamatan prajurit harus menjadi prioritas absolut di atas mandat internasional mana pun.

​Desakan ini menyusul kabar duka yang datang bertubi-tubi. Hanya berselang sehari setelah gugurnya Praka Farizal Romadhon pada Minggu (29/3), dua prajurit TNI lainnya kembali dilaporkan tewas akibat ledakan di area operasi pada Senin (30/3).

​”Saya terus menyampaikan untuk dilakukan evaluasi mendalam, evaluasi ulang akan keberadaan prajurit kita di sana,” ujar Dave saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 31 Maret 2026.

Opsi Penarikan dan Perubahan Strategi

​Dave menilai, dengan situasi perang yang kian terbuka antara militan Hizbullah dan militer Israel, protokol keamanan di lapangan perlu dirombak total. Ia menyarankan agar TNI mempertimbangkan rotasi yang sedianya dilakukan pada Mei mendatang sebagai momentum untuk mengurangi jumlah personel atau mengubah skema operasi.

​Menurut Dave, ada beberapa opsi yang bisa diambil oleh Mabes TNI dan Kementerian Pertahanan:

  • Reduksi Personel: Mengurangi jumlah pasukan secara bertahap dari zona berbahaya.
  • Perubahan Operasi: Membatasi pergerakan prajurit agar tetap berada di dalam markas (stay behind the walls) guna meminimalisir risiko kontak senjata atau ledakan proyektil.

​”Kalau memang perang masih berkecamuk dan jelas ini telah menewaskan prajurit kita, ya harus ada ketegasan. Baik dari PBB itu sendiri, atau dari Mabes TNI,” cetus politikus Partai Golkar tersebut.

Situasi Keamanan yang Memburuk

​Berdasarkan keterangan resmi UNIFIL, dua prajurit yang gugur pada Senin lalu terkena ledakan dari sumber yang hingga kini masih diinvestigasi. Sementara itu, Praka Farizal Romadhon tewas lebih dulu setelah proyektil meledak di dekat pos Indonesia di desa Adchit Al Qusayr.

​Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI tidak tinggal diam. Melalui pernyataan resminya di media sosial X, Jakarta mengutuk keras serangan yang terus berulang dan menilai kondisi di Lebanon Selatan bukan lagi sekadar insiden sporadis, melainkan cermin runtuhnya keamanan di wilayah mandat.

​”Indonesia terus mengutuk keras serangan Israel di Lebanon selatan, yang secara signifikan meningkatkan risiko yang dihadapi oleh peacekeepers PBB,” tulis pernyataan Kemlu RI.

​Pemerintah juga menekankan bahwa serangan-serangan ini merupakan pelanggaran nyata terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701. Hingga saat ini, publik menunggu langkah konkret dari Mabes TNI mengenai apakah Indonesia tetap akan mempertahankan ribuan personelnya di “titik api” tersebut atau memilih menarik mundur demi menghindari jatuhnya korban lebih lanjut.