JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi sorotan publik setelah video ratusan unit sepeda motor listrik berstiker operasional viral di media sosial. Pengadaan kendaraan roda dua dalam jumlah jumbo ini memicu kritik pedas dari warganet hingga pengamat anggaran, terutama terkait urgensi dan transparansi di tengah kondisi ekonomi yang sedang menantang.

​Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengonfirmasi bahwa kendaraan tersebut memang diperuntukkan bagi operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menyebut pengadaan ini telah masuk dalam skema anggaran tahun 2025.

​”Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG,” ujar Dadan kepada awak media, Selasa, 7 April 2026.

Baca Juga:Anggaran Dipangkas Jadi Rp268 Triliun, Hari Layanan Makan Bergizi Gratis Dikurangi

​Dadan meluruskan narasi yang beredar di media sosial yang menyebut jumlah pengadaan mencapai 70.000 unit. Menurutnya, angka riil pemesanan tahun 2025 adalah 25.000 unit, dengan realisasi saat ini mencapai 21.801 unit. Kendaraan-kendaraan tersebut, lanjut Dadan, masih dalam proses administrasi untuk dicatat sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum diterjunkan ke lapangan.

​Spesifikasi “Adventure” di Tengah Defisit APBN

​Publik menyoroti jenis motor yang digunakan. Pengamat otomotif Bebin Djuana menduga kuat motor tersebut adalah tipe Emmo JVX GT, sebuah motor listrik kategori adventure.

​Berdasarkan penelusuran di situs resmi produsen, Emmo JVX GT memiliki tenaga 7.000 Watt dengan klaim jarak tempuh 70 kilometer. Motor ini didesain tangguh untuk medan off-road dan dibanderol dengan harga fantastis: Rp56,8 juta per unit.

Baca Juga:Bandung Lautan Wisatawan, Jalan Braga dan Wahana Indoor Jadi Primadona Libur Panjang

​Jika dikalikan dengan jumlah realisasi 21.801 unit, maka negara merogoh kocek sekitar Rp1,23 triliun hanya untuk pengadaan motor listrik tersebut.

​”Penting sekali (transparansi), terutama motor ini dibeli dengan uang pajak kita. Alasan mengapa motor ini dipilih harus bisa diterima dengan akal sehat,” tegas Bebin Djuana.

​Kritik ini kian tajam mengingat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru saja mengumumkan defisit APBN pada Kuartal I 2026 yang mencapai Rp240,1 triliun (0,93% dari PDB). Purbaya menyebut belanja BGN menjadi salah satu yang paling menonjol dalam memicu defisit tersebut.

​Sorotan pada Sistem E-Purchasing

​Lembaga pemerhati anggaran, Center for Budget Analysis (CBA), mencium adanya aroma ketidakterbukaan dalam proses pengadaan ini. Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan bahwa BGN menggunakan metode e-purchasing alias belanja langsung melalui katalog elektronik (e-katalog).

​Meski legal dan bertujuan mempercepat proses, metode ini dinilai minim pengawasan publik dibandingkan sistem tender terbuka.

​”Pengadaan motor ini mempergunakan sistem e-purchasing agar senyap dan tidak bisa dipantau oleh publik, dan hal ini berhasil,” kata Uchok.

​Kontras dengan Nasib Guru Pelosok

​Di jagat maya, kebijakan ini memicu sentimen negatif. Warganet ramai-ramai membandingkan anggaran “jor-joran” untuk kendaraan operasional BGN dengan minimnya kesejahteraan tenaga pendidik, terutama di daerah terpencil.

​”Apa kabar guru yang di pelosok?” tulis salah satu akun di kolom komentar Instagram media nasional. Sebagian lainnya mempertanyakan urgensi motor listrik spek adventure seharga lebih dari Rp50 juta per unit di saat pemerintah gencar melakukan efisiensi anggaran akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

​Hingga berita ini diturunkan, pihak produsen motor terkait belum memberikan respons resmi atas konfirmasi mengenai detail kontrak pengadaan dengan Badan Gizi Nasional.