Disclaimer
PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER HARAPAN MERDEKA
Sebagai media daring yang bernaung di bawah PT MCU, Harapan Merdeka (Jujur Menulis Berani Mengulas) tunduk pada Pedoman Pemberitaan Media Siber yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB.
Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, Harapan Merdeka memedomani Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:
1. Ruang Lingkup
- Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pokok Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.
- Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber (misalnya komentar pembaca, forum, blog, dsb).
2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita
- Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
- Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
- Ketentuan di atas dikecualikan, dengan syarat: berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang mendesak, sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten, subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai, serta media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.
3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)
- Harapan Merdeka mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
- Harapan Merdeka berhak mengedit atau menghapus isi buatan pengguna yang:
- Bohong, fitnah, sadis dan cabul.
- Prasangka dan kebencian terkait suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
- Menganjurkan tindakan kekerasan.
4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab
- Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
- Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.
- Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.
- Bila suatu berita media siber disebarluaskan media siber lain, maka: Media siber yang menyebarluaskan wajib membuat ralat, koreksi, atau hak jawab; dan Media siber yang memproduksi berita awal wajib memberitahukan penyebarluasan ralat tersebut.
5. Pencabutan Berita
- Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban, atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.
- Media siber lain yang menyebarluaskan berita yang telah dicabut wajib mencabut berita yang sama.
- Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.
6. Iklan
- Harapan Merdeka wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.
- Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan “advertorial”, “iklan”, “ads”, “sponsored”, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.
7. Hak Cipta
Harapan Merdeka menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila mengutip sebagian atau seluruh isi tulisan, gambar, maupun video dari pihak lain, redaksi wajib mencantumkan sumber aslinya.
8. Pencantuman Pedoman
Pedoman Pemberitaan Media Siber ini dicantumkan secara jelas dan terang di laman Harapan Merdeka agar mudah dibaca oleh publik.
9. Sengketa
Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.


