JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan untuk melakukan sejumlah penyesuaian dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun anggaran 2026. Langkah ini diambil setelah pagu anggaran program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut dipangkas signifikan menjadi Rp268 triliun.

​Salah satu perubahan paling mendasar adalah pengurangan frekuensi pembagian makan bergizi untuk anak sekolah, dari yang semula enam hari menjadi lima hari dalam sepekan.

​Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa langkah efisiensi ini terpaksa diambil demi merespons gejolak ekonomi global. Salah satu pemicu utamanya adalah ketegangan geopolitik yang terjadi di Selat Hormuz.

Baca Juga:Bandung Lautan Wisatawan, Jalan Braga dan Wahana Indoor Jadi Primadona Libur Panjang

​”Sejak adanya krisis global terutama gejolak di Selat Hormuz telah melakukan konsolidasi sesuai arahan presiden dengan melakukan langkah penghematan,” ujar Dadan saat ditemui pada Jumat, 22 Mei 2026.

​Meski demikian, Dadan menegaskan bahwa pemangkasan hari layanan ini tidak digeneralisasi untuk seluruh wilayah. BGN memberikan pengecualian bagi sekolah yang secara reguler masih menerapkan enam hari kegiatan belajar mengajar.

​Selain itu, sekolah-sekolah yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta wilayah dengan tingkat prevalensi stunting yang masih tinggi, akan tetap mendapatkan layanan penuh.

Baca Juga:Utang Pemerintah Nyaris Tembus Rp10.000 Triliun per Maret 2026, Rasio PDB 40,75 Persen

​”Pelayanan MBG untuk anak sekolah yang awalnya enam hari menjadi lima hari, kecuali untuk anak sekolah yang menjalankan sekolah enam hari dan sekolah yang menjalankan sekolah lima hari tapi di daerah 3T dan prevalensi stunting tinggi,” tutur Dadan menambahkan.

​Pembatasan di Hari Libur dan Nasib Kelompok Rentan

​Bukan hanya hari efektif sekolah yang disesuaikan, BGN juga memperketat distribusi makanan pada masa libur sekolah. Jika sebelumnya direncanakan menyasar seluruh target, kini distribusi saat libur hanya diprioritaskan bagi kelompok yang paling rentan.

​”Pelayanan di hari libur sekolah hanya untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita,” kata Dadan.

​Terkait postur anggaran BGN 2026 yang sebesar Rp268 triliun tersebut, Dadan merinci bahwa pemerintah mengalokasikan sekitar Rp67 triliun sebagai dana cadangan yang ditempatkan di Dana Alokasi Umum (DAU).

​Walau diterpa badai efisiensi, Dadan menjamin kualitas makanan tidak akan turun. Pemerintah berkomitmen mengunci anggaran bahan baku makanan per porsi di angka Rp10 ribu. “Untuk bahan baku tetap Rp10 ribu bersifat at cost tergantung indeks kemahalan daerah,” ucapnya.

​Alasan Kemenkeu Pangkas Anggaran MBG

​Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bahwa anggaran program MBG untuk tahun 2026 menyusut dari rencana awal sebesar Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.

​”Rp268 triliun untuk sementara angkanya itu dulu, tapi ada potensi perbaikan lebih lanjut masih dihitung,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Selasa, 19 Mei 2026.

​Purbaya mengungkapkan, pemotongan ini dilakukan untuk mendorong tata kelola belanja BGN agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Saat ini, pemerintah pusat tengah mengevaluasi total manajemen operasional program tersebut.

​”Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka (BGN) membelanjakan uang,” ujar Menkeu.

​Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 April 2026, realisasi anggaran program MBG telah menyerap Rp75 triliun, atau sekitar 22,4 persen dari pagu awal yang sebesar Rp335 triliun. Sejauh ini, program MBG diklaim telah menjangkau 61,96 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia dengan disokong oleh 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum MBG.